PASAL KARET PENANGKAL TEROR

PASAL KARET PENANGKAL TEROR

B ULAN ini Muhammad Syafi’i punya kesibukan baru. Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Terorisme itu rajin menghadiri berbagai diskusi dan seminar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra ini setidaknya telah menghadiri dua diskusi dan dua seminar yang membahas isu terorisme. Pekan ini, Panitia Khusus DPR pun menjadwalkan seminar dua hari untuk menjaring masukan ahli. ”Kami mencari bahan untuk memulai pembahasan bersama pemerintah,” kata Syafi’i, Kamis pekan lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat setuju membahas revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah menyampaikan draf revisi dalam rapat dengan DPR pada 27 April lalu. Kala itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan alasan revisi Undang-Undang Terorisme. Antara lain karena banyaknya orang Indonesia yang bergabung dengan jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi. Siklus kelahiran undang-undang antiterorisme seperti berulang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terbit enam hari setelah pengeboman di Paddy’s Pub dan Sari Club, Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002. Perpu itu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pada 4 April 2003. Kini pemerintah mengajukan revisi atas undang-undang itu tak lama setelah pengeboman di sekitar pusat belanja Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016. Menurut Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra, revisi Undang-Undang Terorisme sebenarnya sudah lama dipersiapkan.

Namun pembahasan drafnya digenjot setelah teror di Jalan Thamrin. Kejadian di berbagai negara dan banyaknya orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS, menurut dia, juga jadi alasan percepatan revisi. ”Ini perlu ada tindakan ekstra,” ujar Dhahana, Selasa pekan lalu. Dukungan untuk merevisi Undang-Undang Terorisme datang dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menyebutkan undang-undang antiteroris yang ada sudah melewati masanya.

”Ibarat pakaian anak SMP mau dipakai untuk kuliah, ya, tak cocok,” kata Irfan, Rabu pekan lalu. Pemerintah menyodorkan sejumlah hal baru dalam revisi ini. Sementara undangundang lama hanya bisa menjerat individu, misalnya, rancangan baru bisa menjerat korporasi. Organisasi seperti ISIS, menurut Dhahana, termasuk kategori korporasi. Delik pidana terorisme juga diperluas. Orang yang memperdagangkan senjata, mengikuti pelatihan paramiliter, atau bergabung dengan ISIS pun bisa dijerat hukum.

Pemerintah juga mengusulkan hukuman pencabutan paspor dan kewarganegaraan bagi orang Indonesia yang terlibat aktivitas terorisme di luar negeri. Draf revisi usulan pemerintah ini mendapat sorotan dari kalangan pegiat hak asasi manusia. Yang mereka persoalkan antara lain perpanjangan masa penangkapan dan penahanan. Masa penangkapan diperpanjang dari 7 hari menjadi 30 hari. Sebagai perbandingan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menetapkan masa penangkapan maksimal 7 x 24 jam. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengizinkan aparat menangkap orang untuk waktu paling lama 1 x 24 jam.

Website : kota-bunga.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *